Triumvirate Politik Indonesia Sudah Didepan Mata



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin saat memimpin rapat pleno terbuka itu membacakan delapan partai yang lolos ke parlemen untuk periode lima tahun ke depan adalah yaitu PDI Perjuangan (110 kursi), Partai Golkar (102 kursi), Partai Gerindra (86 kursi), Partai NasDem (69 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (68 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (53 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), dan Partai Demokrat (44 kursi). Sumber Antaranews.com.

PDIP selaku parpol dengan perolehan kursi terbanyak tetapi gagal mendudukan Ganjar-Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden membuat peta politik Indonesia menjadi menarik. Kekecewaan PDIP, terutama sang ketua umum, sehingga pernah keluar ancaman jika caleg daerah terpilih dimana suara Ganjar-Machfud kalah akan tidak dilantik meski pernyataan itu menjadi senyap kini.

Tetapi peta politik indonesia akan berubah. Meski presiden terpilih belum dilantik tetapi sudah kelihatan tanda-tanda akan setelah pilpres akan terbentuknya sebuah koalisi dalam pilkada dimana partai koalisi masih bernuansa koalisi pilpres. Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih membentuk koalisi bersama dalam pilkada dan ditambah dari parpol yang keluar dari koalisi lain sehingga mereka menyebut sebagai KIM plus

Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan master Mind kemenangan Prabowo-Gibran setelah pilpres masih belum memiliki partai yang bisa “dipegang” setelah lengser dari jabatan dimana dia masih mempunyai power tuk menjadi orang yang memiliki peranan dalam politik di negeri ini.

Jokowi adalah politikus ulung dalam memainkan peran sebagai “king maker” dalam diam, sehingga langkah politik seringkali diluar dugaan orang banyak,  

Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar yang secara mengejutkan mengundurkan diri. Sebaga ketua umum Golkar Airlangga dinilai berprestasi tetapi bisa tiba-tiba mengundurkan yang seharusnya dijadwalkan bulan desember 2024 saat dimana diselenggarakan Munas Golkar. Sudah menjadi rumor yang diketahui umum jika Jokowi memiliki peranan dalam pengunduran diri ini.

Seperti terbaca dalam catatan Dahlan Iskan bahwa Bahlil Lahadalia akan menggantikan Airlangga terbukti, tetapi dugaan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi ketua Dewan Pembina tidak terbukti atau mungkin belum terbukti. Dewan Pembina adalah Badan organisasi dalam Golkar di masa Orde Baru yang sangat powerful menentukan politik Indonesia. Pada masa orba badan ini bisa mengganti ketua umum dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ketua umum. Badan ini selalu dijabat oleh Presiden Suharto tetapi sempat dihapuskan dan dihidupkan kembali pada tahun 2016 meski tidak memiliki wewenang sebesar pada masa orde baru.

Tetapi perlu kita cermati bahwa Jokowi atau lebih tepatnya keluarga Jokowi akan mengambil langkah signifikan untuk ikut memiliki pernan dalam menentukan politik Indonesia. Jokowi adalah politikus ulung yang tidak akan diam saja setelah lengser dari kursi presiden. Putra sulung Jokowi yang menjabat sebagai wakil presiden akan mendapat “bimbingan” demikian juga dengan menantu dan anaknya yang lain.

Setelah Prabowo dan Gibran berkuasa maka di Indonesia akan melihat tiga orang yang berkuasa atau dalam menentukan masa depan politik Indonesia. PDIP dengan Megawati sebagai komandan akan menjadi oposisi, Sedangkan Prabowo sebagai presiden dengan Gerindra memiliki kuasa sebagai partai bekuasa, Sedangkan Jokowi meski belum kelihatan akan tetap menggegam posisi menentukan. Ini terbaca dalam pidato Bahlil sebagai ketua umum Golkar “Raja Jawa”meskipun tidak disebutkan siapa raja jawa itu, kita bisa menduga ini mengarah pada Jokowi.

Maka episiode berikutnya dalam politik indonesia akan terbentuk sebuah Triumvirate atau triarki. Menurut KBBI Online “triumvirat/tri·um·vi·rat/ n 1 tritunggal; tiga serangkai; 2 pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.” Meski bentuknya tidak sama seperti digambarkan KKBI tetapi dinamika politik akan membentuk tiga poros yang menentukan politik Indonesia.

Jokowi, Prabowo dan Megawati akan menjadi triumvirate dalam politik Indonesia berikutnya dimana ketiga akan memiliki kekuasaan yang besar. Seperti sudah kita ketahui jargon politik bahwa “tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi” ketiga kekuataan ini bisa berkerjasama dan bisa saling beroposisi kita lihat saja kiprah mereka dalam politik inidonesia kedepan. LangkahPolitik akan membuat tulisan menarik tentang politik Indonesia mampun dunia.

 

https://www.antaranews.com/berita/4285303/kpu-tetapkan-delapan-parpol-peroleh-kursi-dpr-periode-2024-2029

https://disway.id/read/811359/kaget-melongo

https://kbbi.web.id/triumvirat

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perang Bharatayuda di Pilkada Jawa Tengah

Gambar
  Sumber Gambar: Betanews.ID Pertarungan politik setelah pilpres dan pileg terus berlanjut dalam pilkada Pilkada serentak tahun 2024 menjadi ajang pertarungan sengit. Yang menarik perhatian saya yang pertama adalah pilkada gubernur Jawa Tengah dimana Cuma ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil yang akan bertarung yaitu, Jend. (Purn.) Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) melawan Ahmad Luthfi yang berpasangan dengan Taj Yasin. Andika-Hendi hanya didukung PDI-P mendapat nomor urut Satu sedangkan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin didukung oleh gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, PKS, PAN, Partai Demokrat dan PSI mendapat nomor urut dua. Kedua orang jendral dari institusi yang berbeda akan bertarung merebut suara rakyat Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng membuat PDI-P tidak main-main dalam memasang calon gubernur, seorang jenderal TNI bintang empat yang mantan Panglima TNI dimajukan sebagai calon g...
Baca selengkapnya

Pilkada Jakarta, Pilkada Tak Terduga

Gambar
  Sumber : KPUD Jakarta Pilkada Jakarta 2024 menjadi pilkada yang berbeda setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 yang membolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan kepala daerah dari 20 persen perolehan suara menjadi 6,5 persen hingga 10 persen. Jika sebelumnya pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung koalisi besar KIM plus seperti melaju sendirian, meski harus menghadapi pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, kini mendapatkan lawan dari pasangan calon dari PDI-P. Ridwan Kamil sendiri adalah mantan gubernur Jawa Barat dan Walikota Bandung. Seorang arsitek dan pakar tata kota yang berpasangan dengan Suswono seorang insinyur pertanian lulusan Institut Pertanian Bogor dan mantan Mentri Pertanian di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P sebelumnya harus mencari koalisi, kini bisa berjalan sendirian untuk mecalonkan kadernya dalam pilkada Jakarta. Untuk menghadapi Ridwan Kamil dam Suswono sempat beredar kabar bahwa PDI...
Baca selengkapnya